Antara Pidana dan Perdata dalam perkara utang piutang

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini mulai tidak terkontrol, banyak penyelesaian perkara yang diputus dengan "asal" tanpa menggunasan dasar hukum yang jelas dan pasti. Para penegak hukum dengan arogannya memaksakan kehendaknya dengan memelintir peraturan perundang-undangan. Contoh nyata yang masih hangat adalah kasus Antasari yang tidak ada bukti sama sekali tetap dipidana, dan belakangan adalah kasus Ariel Peterpan yang menurut banyak ahli hukum pidana tidak bisa dipidana, tetapi kenyataannya hakim berusaha menunjukkan powernya melalui kewenangannya yang tanpa batas untuk menjatuhkan putusan pidana.
Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam perkara hutang piutang. Sudah sangat jelas bahwa hukum hutang piutang di Indonesia termasuk dalam ranah hukum perdata sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, namun dalam perkembangannya Polisi melalui kekuasaannya mulai menerima laporan berkaitan dengan penyelesaian hutang piutang secara pidana.
Secara normatif memang dapat saja Polisi menggunakan pasal-pasal yang ada di KUHP, jangankan hutang piutang, orang "kentut" saja kalau dipaksakan juga dapat dipidana berdasar KUHP. Terlepas dari semua itu, yang patut digarisbawahi adalah kenyataan bahwa hukum di Indonesia sudah tidak memenuhi asas kepastian hukum. Para penegak hukum tidak lagi memandang perkaranya, tetapi lebih melihat "Siapa yang Berperkara" untuk kemudian dimainkan. Semoga ini hanya keluhan saja, bukan kenyataan...amin...

Ariel Peterpan Dipidana Penjara

Kalo nanti Ariel benar-benar diputus pidana, maka semua laki-laki hidung belang harus waspada. Jangan2 ada yang nge-shot waktu mesum dan menguploadnya, jadilah Ariel berikutnya...bravo hukum di Indonesia (daripada gak ada sensasi)

Syeh Puji Bebas

Syeh Puji bebas??? wow....itu kalo Indonesia negara Islam, tetap Indonesia kan negara hukum, so...putusan PN Semarang sudah tepat. Sekaligus peringatan bagi laki-laki yang gemar DAUN MUDA

Sumpah ADVOKAT KAI

Keterlibatan MA dalam menghambat pengambilan sumpah para advokat dari KAI merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Layakkah seorang Hakim Agung yang tidak memahami HAM tetap dipertahankan? Ayo... para Advokat KAI lanjutkan perjuanganmu dalam menegakkan HAM, jangan mundur ataupun surut oleh permainan birokrasi seseorang yang tidak memahami HUKUM.

MEMBEDAH PATOLOGI KKN PADA PRAKTEK PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAHAN DAERAH

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme pada praktek pengadaan barang/jasa (PBJ) di pemerintahan daerah dalam situasi antara ada dan tiada. Dikatakan demikian karena keberadaannya dapat dirasakan oleh para pihak yang terlibat dalam PBJ, tetapi pengungkapannya sulit diungkapkan untuk diupayakan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesulitan pengungkapan menunjukkan ketakterjamahan para pelaku KKN pada PBJ, yang didukung oleh motivasi untuk melanggengkan hubungan timbal balik antara para pihak dalam PBJ.

Kendala inilah yang mengakibatkan KKN pada PBJ di tiap-tiap pemerintah daerah sulit pengungkapannya. Karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan untuk menarik manfaat ekonomi dan/atau finansial dari praktek KKN. Pelanggengan KKN terus berlanjut dan melahirkan ketergantungan para pihak untuk menarik keuntungan dari praktek KKN meskipun hal tersebut nyata-nyata merupakan pelanggaran hukum. Bahkan para pihak nekad atau secara terbuka untuk melanggar prosedur PBJ yang diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003.

Keppres No. 80 Tahun 2003 dijadikan ‘macan kertas’ yang keberadaannya memungkinkan penerapan double standard. Artinya apabila ketentuan tersebut menguntungkan kepentingan para pihak maka ketentuan tersebut akan digunakan dan dipertahankan. Tetapi sebaliknya apabila ketentuan tersebut ternyata menghambat pencapaian maksud-maksud tertentu dari para pihak maka akan ditiadakan atau disimpangi pelaksanaannya. Ketidakkonsistenan penerapan hukum menjadi sebuah patologi dalam praktek PBJ di pemerintahan daerah.

ANALISA UU BATAS WILAYAH INDONESIA

Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang dari sabang hingga merauke. Batas wilayah laut Indonesia pada awal kemerdekaan hanya selebar 3 mil laut dari garis pantai (Coastal baseline) setiap pulau, yaitu perairan yang mengelilingi Kepulauan Indonesia bekas wilayah Hindia Belanda. Namun ketetapan batas tersebut, yang merupakan warisan kolonial Belanda, tidak sesuai lagi untuk memenuhi kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia. Atas pertimbangan tersebut, maka lahirlah konsep Nusantara (Archipelago) yang dituangkan dalam Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957.
Isi pokok dari deklarasi tersebut “Bahwa segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia tanpa memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia”.
Deklarasi Djuanda dikukuhkan pada tanggal 18 Pebruari 1960 dalam Undang-Undang No. 4/Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Ketetapan wilayah Republik Indonesia yang semula sekitar 2 juta km2 (daratan) berkembang menjadi sekitar 5,1 juta km2 (meliputi daratan dan lautan). Dalam hal ini, ada penambahan luas sebesar sekitar 3,1 juta km2, dengan laut teritorial sekitar 0,3 juta km2 dan perairan laut nusantara sekitar 2,8 juta km2. konsep Nusantara dituangkan dalam Wawasan Nusantara sebagai dasar pokok pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara melalui ketetapan MPRS No. IV tahun 1973.

KEJAHATAN PERBANKAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG EKONOMI

Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami perkembangan yang pesat sekali dan akan terus berlangsung. Perkembangan ini adalah suatu proses yang menimbulkan perubahan-perubahan dalam segala segi kehidupan masyarakat baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan bidang lain dimana satu sama lain berhubungan dan saling pengaruh mempengaruhi.
Di mulai sejak Proklamasi juga, bangsa Indonesia merdeka menentukan nasib dan kehidupannya sendiri di segala bidang kehidupan. Pada saat itu Indonesia hanya berbekal kondisi ekonomi warisan kolonial sedangkan perkembangan ekonomi berjalan terus tanpa henti seiring berjannya waktu. Untuk memberi arah bagi perkembangan tersebut pemerintah dalam hal ini menyusun rencana pembangunan nasional, yang tiap tahun ditetapkan oleh pemerintah bersama legislatif.
Namun dalam perkembangannya terdapat benyak sekali hambatan-hambatan yang dijumpai sebagai akibat pengaruh-pengaruh baik dari dalam negeri maupun dunia internasional, yang membuat pemerintah harus ikut campur dalam kehidupan ekonomi.