Sunday, June 13, 2010

MEMBEDAH PATOLOGI KKN PADA PRAKTEK PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAHAN DAERAH

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme pada praktek pengadaan barang/jasa (PBJ) di pemerintahan daerah dalam situasi antara ada dan tiada. Dikatakan demikian karena keberadaannya dapat dirasakan oleh para pihak yang terlibat dalam PBJ, tetapi pengungkapannya sulit diungkapkan untuk diupayakan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesulitan pengungkapan menunjukkan ketakterjamahan para pelaku KKN pada PBJ, yang didukung oleh motivasi untuk melanggengkan hubungan timbal balik antara para pihak dalam PBJ.

Kendala inilah yang mengakibatkan KKN pada PBJ di tiap-tiap pemerintah daerah sulit pengungkapannya. Karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan untuk menarik manfaat ekonomi dan/atau finansial dari praktek KKN. Pelanggengan KKN terus berlanjut dan melahirkan ketergantungan para pihak untuk menarik keuntungan dari praktek KKN meskipun hal tersebut nyata-nyata merupakan pelanggaran hukum. Bahkan para pihak nekad atau secara terbuka untuk melanggar prosedur PBJ yang diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003.

Keppres No. 80 Tahun 2003 dijadikan ‘macan kertas’ yang keberadaannya memungkinkan penerapan double standard. Artinya apabila ketentuan tersebut menguntungkan kepentingan para pihak maka ketentuan tersebut akan digunakan dan dipertahankan. Tetapi sebaliknya apabila ketentuan tersebut ternyata menghambat pencapaian maksud-maksud tertentu dari para pihak maka akan ditiadakan atau disimpangi pelaksanaannya. Ketidakkonsistenan penerapan hukum menjadi sebuah patologi dalam praktek PBJ di pemerintahan daerah.

No comments:

Post a Comment