Skip to main content

Antara Pidana dan Perdata dalam perkara utang piutang

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini mulai tidak terkontrol, banyak penyelesaian perkara yang diputus dengan "asal" tanpa menggunasan dasar hukum yang jelas dan pasti. Para penegak hukum dengan arogannya memaksakan kehendaknya dengan memelintir peraturan perundang-undangan. Contoh nyata yang masih hangat adalah kasus Antasari yang tidak ada bukti sama sekali tetap dipidana, dan belakangan adalah kasus Ariel Peterpan yang menurut banyak ahli hukum pidana tidak bisa dipidana, tetapi kenyataannya hakim berusaha menunjukkan powernya melalui kewenangannya yang tanpa batas untuk menjatuhkan putusan pidana.
Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam perkara hutang piutang. Sudah sangat jelas bahwa hukum hutang piutang di Indonesia termasuk dalam ranah hukum perdata sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, namun dalam perkembangannya Polisi melalui kekuasaannya mulai menerima laporan berkaitan dengan penyelesaian hutang piutang secara pidana.
Secara normatif memang dapat saja Polisi menggunakan pasal-pasal yang ada di KUHP, jangankan hutang piutang, orang "kentut" saja kalau dipaksakan juga dapat dipidana berdasar KUHP. Terlepas dari semua itu, yang patut digarisbawahi adalah kenyataan bahwa hukum di Indonesia sudah tidak memenuhi asas kepastian hukum. Para penegak hukum tidak lagi memandang perkaranya, tetapi lebih melihat "Siapa yang Berperkara" untuk kemudian dimainkan. Semoga ini hanya keluhan saja, bukan kenyataan...amin...

Comments

Popular posts from this blog

PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF

A. PENDAHULUAN
Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlu diusahakan menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam lembaga keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.
Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dipandang perlu meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.
Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian dise…

DAMPAK PERKEMBANGAN INDUSTRI TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA

A. LATAR BELAKANG
Pada saat sekarang ini, negara Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea ke 4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Tujuan negara tersebut, pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dala…

KASASI DAN KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak (Hamzah, 2005:285).
Upaya hukum dibedakan menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa pada asasnya terbuka untuk setiap putusan selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Jika dalam tenggang waktu tersebut tidak diajukan, maka pihak yang berkepentingan tidak dapat mengajukan upaya hukum lagi, demikian juga jika yang berkepentingan menerima putusan hakim. Selama upaya hukum biasa dalam proses pemeriksaan, putusan yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika putusan itu mengandung putusan serta merta. Jenis upaya hukum b…